Kisruh pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III memasuki babak baru. Ini setelah dua menteri yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) Agung Laksono berbeda pendapatan. Menpora Roy ngotot ISG pindah ke Jakarta sedangkan Menko Kesra Agung Laksono tidak.
Lokasi tuan rumah ISG III yang akan digelar 22 September sampai 1 Oktober 2013 itu masih menjadi polemik apakah di Riau sesuai rencana semula, atau pindah ke Jakarta seperti diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menegaskan pemindahan ISG dari Pekanbaru ke Jakarta sudah final dan saat ini tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Kepres) saja. Ditempat terpisah, Riau masih menganggap sebagai tuan rumah ISG mengingat penunjukan Riau sebagai tuan rumah berdasarkan Kepres dan Kepres tersebut belum dicabut hingga kini.
Menpora Roy Suryo memang sangat ngotot memindahkan ISG dari Riau ke Jakarta. Terlihat kala mengunjungi Pekanbaru bersama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) Agung Laksono Senin (13/5) lalu. Walau sudah melihat beberapa venue, Menpora tetap memastikan ISG dipindah ke Jakarta.
Padahal disaat itu, Menko Kesra Agung Laksono juga menegaskan tidak ada alasan untuk memindahkan ISG ke Jakarta. Sebab venue - venue tempat penyelenggaraan ISG sudah memadai kalau pun ada perbaikan tinggal sedikit saja.
Ngototnya Menpora Roy memindahkan ISG ternyata karena status yang disandang Gubernur Riau Rusli Zainal. Seperti diketahui, saat ini Gubri Rusli Zainal berstatus tersangka di KPK dengan dua kasus yang melilitnya yakni kasus korupsi PON dan kasus koruspsi penerbitan izin usaha
Pemanfaatan hasil hutan. Hal non teknis inilah alasan kuat Menpora Roy memindahkan ISG ke Jakarta.
“Status gubernur Riau membuat saya harus mengambil langkah ini. Kalau status pak Rusli tidak tersangka, saya mendukung Riau 1000 persen menjadi tuan rumah,” kata Roy di Pekanbaru, Senin (13/5/2013), kala itu disela - sela meninjau venue olahraga.
Apa yang salah dengan status tersangka Gubri Rusli Zainal bila pelaksanaan ISG tetap di Riau?
Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi asa praduga tak bersalah bagi seorang yang berstatus tersangka. Negara yang menggunakan sistem demokrasi sangat menjunjung asas tersebut.
Didalam berbagai literatur hukum yang penulis baca, asas praduga tak bersalah merupakan sebuah asas ketika seorang terdakwa atau tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan dari pihak pengadilan.
Asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini sudah ada sejak abad ke-11. Bahkan dalam konteks peradilan-peradilan pidana, asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini adalah syarat utama dan mutlak dalam rangka penetapan sebuah hukum .
Dapat kita katakan, status tersangka yang diberikan KPK kepada Gubri Rusli belum bisa dipastikan bahwa Gubri bersalah dan layak dihukum. Sebab pembuktian bahwa Gubri Rusli bersalah harus dilakukan di pengadilan.
Memang sejauh ini, dalam penetapan status tersangka, KPK sangat hati - hati. Tercatat, belum ada satu tersangka yang lolos dari jerat tuduhan yang diberikan KPK. Semuanya dihukum bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, sekali lagi, tidak serta merta menvonis Gubri Rusli bersalah lewat perkataan. Keputusan pengadilan harus ditunggu.
Status tersangka yang disandang Rusli ini sendiri sudah cukup lama. Namun hingga kini belum ada tanda - tanda dari KPK akan segera menahannya. Kapan akan ditahan KPK, hanya KPK dan Tuhan yang tau. Kalau Menpora Roy Suryo tau, ini patut dipertanyakan.
Sehingga sangat tidak masuk akal Menpora ngotot memindahkan ISG ke Jakarta dengan menyebut alasan paling kuat adalah soal status tersangka Gubri Rusli. Reaksi keras dari masyarakat Riau pun datang mengecam Menpora Roy.
Kembali bertanya, apa yang salah dengan status tersangka Gubri Rusli Zainal bila pelaksanaan ISG tetap di Riau?
Bila pun Gubri Rusli ditahan saat proses persiapan ISG berjalan, apakah langsung membuat persiapan ISG langsung terhenti saat itu juga? Apakah di Pemprov Riau tidak ada Wakil Gubernur atau sekretaris daerah? Wakil gubernur Mambang Mit tidak mau bertanggungjawab dan sekda Pemprov Riau saat ini belum terpilih? Apakah tidak ada solusi mengatasinya?
Selain itu, pelaksanaan ISG ini ada dua kepanitiaan, panitai pusat dan panitia daerah. Sehingga bila pun Gubri Rusli ditahan KPK saat proses persiapan ISG sedang berjalan, tetap kepanitian masih bisa berjalan.
Tak ayal, sikap Menpora tersebut membut publik membuat kesimpulan telah terjadi perang partai, terlihat kala Menpora Roy mengatakan ISG di pindah ke Jakarta sedangkan Menko Kesra Agung tidak setuju.
Menpora Roy merupakan kader Partai Demokrat. Sedangkan Gubri Rusli dan Menko Kesra Agung merupakan kader Partai Golkar. Namun mengenai pertarungan partai ini, Menpora Roy mencoba menampiknya. “Kalau ini antara biru (Demokrat) dan kuning (Golkar), kan Jakarta merah (Gubenur DKI Joko Widodo kader PDI P),” kata Roy.
Tetap saja banyak pihak menilai kisruh ISG ini merupakan pertarungan antar partai, apalagi Pemilu 2014 akan segera tiba. Para pengamat dari dunia pendidikan di Riau pun menyimpulkan hal tersebut.
Sudah sepantasnya Menpora Roy berterus terang apa sebenarnya yang menjadi alasannya memindahkan ISG ke Jakarta. Bila tetap alasan non teknis diutarakan, maka selayaknya Menpora Roy menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pengamat manajemen olahraga, Fritz E Simandjuntak, berpendapat, pemerintah lebih baik membatalkan perhelatan Islamic Solidarity Games (ISG) III daripada harus menanggung malu.
"Ini lagi-lagi menunjukkan buruknya manajemen keolahragaan kita," katanya, Kamis (16/5/2013).
Wacana memindahkan lokasi pesta olahraga negara anggota organisasi kerja sama Islam (OKI) itu muncul setelah Menpora Roy Suryo menilai rendahnya kesiapan Riau sebagai tuan rumah. Arena pertandingan di Riau belum siap dan status Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus korupsi juga akan menyulitkan kepanitiaan.
Lagi pula, kata Fritz, tidak ada sanksi jika Indonesia batal sebagai tuan rumah ISG III. Iran juga pernah membatalkan sebagai tuan rumah ISG II yang seharusnya digelar tahun 2010.
Fritz mengutarakan, ISG digelar di Riau atau Jakarta sama saja karena tidak signifikan meningkatkan prestasi atlet. Jika digelar di Jakarta, Fritz meragukan ISG mampu menarik minat penonton karena kurangnya faktor hiburan dan kurangnya persaingan antarnegara peserta.
Ketua Panitia Pusat ISG III Anthony Sunarjo mengungkapkan, panitia pelaksana ISG III siap di mana pun ISG akan digelar, di Riau, di Jakarta, maupun di dua tuan rumah sekaligus Riau dan Jakarta. (Arif35)
Lokasi tuan rumah ISG III yang akan digelar 22 September sampai 1 Oktober 2013 itu masih menjadi polemik apakah di Riau sesuai rencana semula, atau pindah ke Jakarta seperti diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menegaskan pemindahan ISG dari Pekanbaru ke Jakarta sudah final dan saat ini tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Kepres) saja. Ditempat terpisah, Riau masih menganggap sebagai tuan rumah ISG mengingat penunjukan Riau sebagai tuan rumah berdasarkan Kepres dan Kepres tersebut belum dicabut hingga kini.
Menpora Roy Suryo memang sangat ngotot memindahkan ISG dari Riau ke Jakarta. Terlihat kala mengunjungi Pekanbaru bersama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) Agung Laksono Senin (13/5) lalu. Walau sudah melihat beberapa venue, Menpora tetap memastikan ISG dipindah ke Jakarta.
Padahal disaat itu, Menko Kesra Agung Laksono juga menegaskan tidak ada alasan untuk memindahkan ISG ke Jakarta. Sebab venue - venue tempat penyelenggaraan ISG sudah memadai kalau pun ada perbaikan tinggal sedikit saja.
Ngototnya Menpora Roy memindahkan ISG ternyata karena status yang disandang Gubernur Riau Rusli Zainal. Seperti diketahui, saat ini Gubri Rusli Zainal berstatus tersangka di KPK dengan dua kasus yang melilitnya yakni kasus korupsi PON dan kasus koruspsi penerbitan izin usaha
Pemanfaatan hasil hutan. Hal non teknis inilah alasan kuat Menpora Roy memindahkan ISG ke Jakarta.
“Status gubernur Riau membuat saya harus mengambil langkah ini. Kalau status pak Rusli tidak tersangka, saya mendukung Riau 1000 persen menjadi tuan rumah,” kata Roy di Pekanbaru, Senin (13/5/2013), kala itu disela - sela meninjau venue olahraga.
Apa yang salah dengan status tersangka Gubri Rusli Zainal bila pelaksanaan ISG tetap di Riau?
Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi asa praduga tak bersalah bagi seorang yang berstatus tersangka. Negara yang menggunakan sistem demokrasi sangat menjunjung asas tersebut.
Didalam berbagai literatur hukum yang penulis baca, asas praduga tak bersalah merupakan sebuah asas ketika seorang terdakwa atau tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan dari pihak pengadilan.
Asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini sudah ada sejak abad ke-11. Bahkan dalam konteks peradilan-peradilan pidana, asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini adalah syarat utama dan mutlak dalam rangka penetapan sebuah hukum .
Dapat kita katakan, status tersangka yang diberikan KPK kepada Gubri Rusli belum bisa dipastikan bahwa Gubri bersalah dan layak dihukum. Sebab pembuktian bahwa Gubri Rusli bersalah harus dilakukan di pengadilan.
Memang sejauh ini, dalam penetapan status tersangka, KPK sangat hati - hati. Tercatat, belum ada satu tersangka yang lolos dari jerat tuduhan yang diberikan KPK. Semuanya dihukum bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, sekali lagi, tidak serta merta menvonis Gubri Rusli bersalah lewat perkataan. Keputusan pengadilan harus ditunggu.
Status tersangka yang disandang Rusli ini sendiri sudah cukup lama. Namun hingga kini belum ada tanda - tanda dari KPK akan segera menahannya. Kapan akan ditahan KPK, hanya KPK dan Tuhan yang tau. Kalau Menpora Roy Suryo tau, ini patut dipertanyakan.
Sehingga sangat tidak masuk akal Menpora ngotot memindahkan ISG ke Jakarta dengan menyebut alasan paling kuat adalah soal status tersangka Gubri Rusli. Reaksi keras dari masyarakat Riau pun datang mengecam Menpora Roy.
Kembali bertanya, apa yang salah dengan status tersangka Gubri Rusli Zainal bila pelaksanaan ISG tetap di Riau?
Bila pun Gubri Rusli ditahan saat proses persiapan ISG berjalan, apakah langsung membuat persiapan ISG langsung terhenti saat itu juga? Apakah di Pemprov Riau tidak ada Wakil Gubernur atau sekretaris daerah? Wakil gubernur Mambang Mit tidak mau bertanggungjawab dan sekda Pemprov Riau saat ini belum terpilih? Apakah tidak ada solusi mengatasinya?
Selain itu, pelaksanaan ISG ini ada dua kepanitiaan, panitai pusat dan panitia daerah. Sehingga bila pun Gubri Rusli ditahan KPK saat proses persiapan ISG sedang berjalan, tetap kepanitian masih bisa berjalan.
Tak ayal, sikap Menpora tersebut membut publik membuat kesimpulan telah terjadi perang partai, terlihat kala Menpora Roy mengatakan ISG di pindah ke Jakarta sedangkan Menko Kesra Agung tidak setuju.
Menpora Roy merupakan kader Partai Demokrat. Sedangkan Gubri Rusli dan Menko Kesra Agung merupakan kader Partai Golkar. Namun mengenai pertarungan partai ini, Menpora Roy mencoba menampiknya. “Kalau ini antara biru (Demokrat) dan kuning (Golkar), kan Jakarta merah (Gubenur DKI Joko Widodo kader PDI P),” kata Roy.
Tetap saja banyak pihak menilai kisruh ISG ini merupakan pertarungan antar partai, apalagi Pemilu 2014 akan segera tiba. Para pengamat dari dunia pendidikan di Riau pun menyimpulkan hal tersebut.
Sudah sepantasnya Menpora Roy berterus terang apa sebenarnya yang menjadi alasannya memindahkan ISG ke Jakarta. Bila tetap alasan non teknis diutarakan, maka selayaknya Menpora Roy menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pengamat manajemen olahraga, Fritz E Simandjuntak, berpendapat, pemerintah lebih baik membatalkan perhelatan Islamic Solidarity Games (ISG) III daripada harus menanggung malu.
"Ini lagi-lagi menunjukkan buruknya manajemen keolahragaan kita," katanya, Kamis (16/5/2013).
Wacana memindahkan lokasi pesta olahraga negara anggota organisasi kerja sama Islam (OKI) itu muncul setelah Menpora Roy Suryo menilai rendahnya kesiapan Riau sebagai tuan rumah. Arena pertandingan di Riau belum siap dan status Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus korupsi juga akan menyulitkan kepanitiaan.
Lagi pula, kata Fritz, tidak ada sanksi jika Indonesia batal sebagai tuan rumah ISG III. Iran juga pernah membatalkan sebagai tuan rumah ISG II yang seharusnya digelar tahun 2010.
Fritz mengutarakan, ISG digelar di Riau atau Jakarta sama saja karena tidak signifikan meningkatkan prestasi atlet. Jika digelar di Jakarta, Fritz meragukan ISG mampu menarik minat penonton karena kurangnya faktor hiburan dan kurangnya persaingan antarnegara peserta.
Ketua Panitia Pusat ISG III Anthony Sunarjo mengungkapkan, panitia pelaksana ISG III siap di mana pun ISG akan digelar, di Riau, di Jakarta, maupun di dua tuan rumah sekaligus Riau dan Jakarta. (Arif35)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar